Papua dan Ketakutan Negara terhadap Kebenaran

JAKARTA, H OS LAW FIRM - Viralnya film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita seharusnya tidak dilihat sekadar sebagai fenomena hiburan atau kontroversi media sosial. Film ini menjadi penting justru karena membuka sesuatu yang selama bertahun-tahun berusaha meliput oleh negara dan elit kekuasaan: Papua masih diperlakukan sebagai eksploitasi wilayah, bukan wilayah yang menghormati martabat manusianya.

Yang paling menarik bukan hanya isi filmnya, melainkan reaksi terhadapnya. Pemutaran yang dibubarkan, diskusi tentang manfaat, dan narasi soal tanah adat secara langsung dianggap sensitif. Dari situ muncul satu pertanyaan yang sangat telanjang: kalau memang tidak ada masalah serius di Papua, mengapa sebuah film dokumenter harus ditakuti?

Di titik inilah negara terlihat rapuh. Bukan rapuh karena ancaman separatisme, rapuh karena tidak siap menghadapi kritik moral terhadap cara Papua diperlakukan selama ini.

Kita harus berani mengatakan sesuatu yang selama ini terlalu sering dibungkus jargon nasionalisme: hubungan negara dengan Papua masih menyimpan watak kolonial. Bukan kolonialisme dalam bentuk penjajahan klasik yang memakai bendera asing, tetapi kolonialisme modern yang bekerja melalui investasi, eksploitasi sumber daya, dan pembangunan yang dipaksakan atas nama kepentingan nasional.

Papua selalu diposisikan sebagai tanah kaya yang harus “dimanfaatkan”. Bahasa yang digunakan terdengar mulia: hilirisasi, ketahanan pangan, proyek strategis nasional, transisi energi, industrialisasi, percepatan pembangunan. Namun dibalik semua istilah teknokratis itu, masyarakat adat sering kehilangan hutan, sungai, ruang hidup, bahkan hak untuk menentukan masa depan tanahnya sendiri.

Ironinya, negara terus menyebut ini sebagai pembangunan.

Padahal pembangunan yang meminggirkan manusia sejatinya hanyalah bentuk baru penaklukan.

Masalah terbesar Indonesia dalam melihat Papua adalah cara pandang yang selalu berpusat pada kekuasaan. Papua hampir selalu dibicarakan dalam dua bingkai: keamanan dan investasi. Kalau tidak dianggap sebagai ancaman keamanan, maka Papua dianggap sebagai ladang ekonomi. Sangat jarang Papua dibicarakan sebagai ruang hidup manusia yang memiliki sejarah, identitas, dan hak politik untuk dihormati.

Akibatnya, orang Papua terus diperlakukan sebagai objek. Mereka hadir hanya sebagai angka statistik kemiskinan, penerima sosial, atau simbol keberhasilan proyek negara. Sementara suara mereka sendiri sering dianggap sebagai gangguan terhadap stabilitas.

Inilah mentalitas kolonial yang sesungguhnya: mengambil tanah sambil mengatur narasi tentang siapa yang berhak berbicara.

Film Pesta Babi menjadi pukulan keras karena ia memaksa masyarakat melihat sisi yang selama ini disembunyikan di balik slogan pembangunan. Film itu menampilkan bahwa konflik Papua semata-mata bukan konflik separatisme seperti yang terlalu sering ekosistem negara, tetapi konflik tentang ketimpangan kekuasaan. Tentang siapa yang menikmati hasil pembangunan dan siapa yang membayar harga sosialnya.

Dan yang membayar harga paling mahal hampir selalu masyarakat adat.

Mereka kehilangan hutan yang selama ratusan tahun menjadi sumber kehidupan. Mereka kehilangan ruang budaya yang tidak bisa diganti dengan uang kompensasi. Mereka siap menerima proyek yang dirancang jauh di Jakarta tanpa partisipasi yang sungguh-sungguh. Ketika menolak, mereka dicap anti pembangunan. Ketika bersuara, mereka mengira separatis.

Ini pola yang sangat berbahaya dalam demokrasi.

Negara demokratis seharusnya mampu membedakan kritik terhadap kebijakan dengan ancaman terhadap negara. Tetapi yang terjadi di Papua sering kali sebaliknya: kritik dianggap sebagai ancaman, sedangkan ketidakadilan dianggap sebagai hal yang wajar.

Lebih diremehkan lagi, masyarakat Indonesia terlalu lama dibiasakan menerima narasi tunggal tentang Papua. Selama bertahun-tahun, arus media utama lebih sering menampilkan Papua sebagai daerah konflik, daerah tertinggal, atau wilayah rawan keamanan. Sangat sedikit ruang yang diberikan untuk melihat perspektif masyarakat adat secara utuh.

Akibatnya, banyak orang Indonesia tumbuh dengan pemahaman yang memahami tentang Papua. Mereka tahu Freeport, tapi tidak tahu penderitaan masyarakat di sekitar tambang. Mereka mengetahui proyek strategis nasional, namun tidak mengetahui berapa banyak ruang hidup masyarakat adat yang hilang. Mereka hafal slogan NKRI harga mati, namun tidak pernah benar-benar bertanya apakah rakyat Papua merasa setara dengan warga negara.

Dijadikannya viralnya Pesta Babi menjadi momentum penting. Film ini memecahkan tembok diam yang terlalu lama berdiri. Ia memaksa publik membicarakan Papua bukan sebagai isu keamanan semata, namun sebagai persoalan keadilan.

Dan justru karena itulah film ini ditakuti.

Negara yang percaya diri tidak takut pada dokumenter. Negara yang yakin pada legitimasi moralnya tidak akan panik terhadap diskusi kampus atau pemutaran film independen. Ketika sebuah film dibubarkan sebelum publik sempat berdialog, yang terlihat bukan kekuatan negara, kecemasan negara terhadap kemungkinan runtuhnya narasi resmi.

Represi terhadap diskusi Papua justru menampilkan kelemahan demokrasi Indonesia hari ini. Kita terlalu sering mengaku menjunjung kebebasan berekspresi, tetapi gugup ketika kritik menyentuh wilayah yang dianggap sensitif secara politik. Padahal demokrasi diuji sejati bukan ketika semua orang setuju, melainkan ketika negara mampu memberi ruang bagi suara yang mengganggu kenyamanan kekuasaan.

Membungkam film tidak akan menghapus kenyataan di lapangan. Membatalkan diskusi tidak akan menyelesaikan konflik agraria. Menuduh aktivisme sebagai provokator tidak akan mengembalikan hutan yang hilang.

Sebaliknya, represi hanya memperkuat kesan bahwa memang ada sesuatu yang sedang disembunyikan.

Dan masyarakat sekarang semakin sadar akan hal itu.

Media sosial telah mengubah cara generasi muda melihat Papua. Dulu negara dapat mengontrol arus informasi dengan relatif mudah. Sekarang tidak lagi. Ketika sebuah pemutaran dibubarkan, video pembubarannya langsung viral. Ketika diskusi dihentikan, publik justru semakin penasaran terhadap substansi yang ingin dibungkam.

Ini pelajaran penting bagi negara: di era digital, sensor sering menghasilkan efek sebaliknya. Semakin keras upaya membungkam, semakin besar rasa ingin tahu publik.

Namun persoalan Papua sebenarnya lebih dari sekedar kontroversi film. Masalah utamanya adalah ketimpangan hubungan kekuasaan yang terus dipertahankan. Papua diperlakukan sebagai wilayah yang harus dijaga demi stabilitas nasional. Padahal stabilitas tanpa keadilan hanyalah ketenangan semu.

Indonesia terlalu lama membangun Papua dengan pendekatan yang berorientasi fisik: jalan, bandara, industri, investasi. Semua itu penting, tapi tidak cukup. Yang paling dibutuhkan Papua bukan sekadar beton dan proyek raksasa. Papua sangat membutuhkan penghormatan terhadap martabat manusia.

Artinya sederhana: masyarakat adat harus menjadi subjek utama dalam menentukan masa depan tanah mereka sendiri. Persetujuan mereka tidak boleh sekedar formalitas administratif. Kritik mereka tidak boleh secara otomatis dianggap sebagai ancaman politik. Dan hak hidup mereka tidak boleh dikorbankan demi kepentingan elit ekonomi.

Kalau tidak, pembangunan hanya akan menjadi nama lain dari peminggiran.

Pada akhirnya, viralnya Pesta Babi membuka satu kenyataan pahit tentang Indonesia hari ini: kita masih lebih nyaman mendengar cerita keberhasilan pembangunan daripada mendengar suara korban pembangunan itu sendiri.

Padahal ukuran kemajuan suatu negara bukanlah seberapa besar proyek yang dibangun, melainkan seberapa manusiawi suatu negara memperlakukan rakyat yang paling rentan.

Dan selama ini Papua masih diperlakukan sebagai objek eksploitasi yang harus tunduk demi kepentingan pusat, maka kolonialisme sebenarnya belum benar-benar berakhir. Ia hanya berganti bahasa, berganti aktor, dan berganti kemasan menjadi sesuatu yang terdengar modern dan nasionalistis.

Tetapi bagi masyarakat yang kehilangan tanah, kehilangan hutan, dan kehilangan hak bicara di negerinya sendiri, rasa sakitnya tetap sama.