Kebudayaan Kita Sedang Gagap: Menyimak Pidato Karlina Supelli
Oleh: Hanter Oriko Siregar
Di tengah arus pembangunan yang semakin deras dan pasar yang mengatur hampir seluruh lini kehidupan, kebudayaan kita tampak gagap. Bukan karena tidak ada yang memikirkannya, tetapi karena cara kita memperlakukan kebudayaan sering kali keliru. Pidato kebudayaan Karlina Supelli yang berjudul Kebudayaan dan Kegagapan Kita menjadi cermin yang menyakitkan sekaligus penting bagi kita untuk menilai di mana sebenarnya kita berdiri dalam percakapan kebudayaan saat ini.
Karlina
memulai pidatonya dengan membawa kita menyelami hutan Kalimantan dan kehidupan
masyarakat adat Dayak. Ia bercerita tentang rotan yang dirangkai menjadi tikar
oleh perempuan Dayak Ngaju, dan serat Doyo yang dipintal menjadi tenun oleh
perempuan Dayak Benuaq. Namun, kedua praktik budaya itu kini terancam hilang
karena hutan yang menjadi sumber kehidupannya semakin digerus oleh industri
ekstraktif.
Apa yang Karlina tampilkan bukan sekadar cerita folklor. Ini adalah metafora yang sangat kuat bahwa kebudayaan tidak bisa dipisahkan dari lingkungan hidup. Budaya bukan hanya soal tari-tarian atau upacara, melainkan sistem nilai, pengetahuan, dan praktik hidup yang terhubung langsung dengan tanah, air, pohon, dan binatang. Ketika alam rusak, budaya pun hancur. Namun ironisnya, di saat yang sama, negara dan masyarakat kita justru mempromosikan "kearifan lokal" sebagai bagian dari identitas nasional atau bahkan komoditas wisata—tanpa menyadari bahwa akar tempat budaya itu tumbuh sedang dihancurkan.
Inilah yang disebut Karlina sebagai ironi besar dalam praktik kebudayaan kita hari ini. Kita lebih suka membela citra tentang tradisi ketimbang menjaga substansinya. Kita mengemas kebudayaan dalam bentuk pertunjukan yang indah, tetapi membiarkan tempat dan nilai-nilai yang melahirkannya hancur tak bersisa. Kita terlalu sering mengagumi bentuk luar budaya, tanpa memahami isi dan konteksnya.
Pidato ini bukan hanya tentang nasib budaya lokal, tetapi juga tentang relasi antara sains, filsafat, dan kebudayaan. Karlina, yang berlatar belakang kosmologi dan astrofisika, menyatakan bahwa ilmu pengetahuan dan budaya tidak seharusnya berada dalam kutub yang terpisah. Ia mengutip CP Snow yang pernah mengkritik jurang antara "dua budaya": ilmu alam dan humaniora. Ketika keduanya tidak saling memahami, masyarakat kehilangan kemampuan untuk berpikir bijak.
Karlina memberikan refleksi mendalam: bahwa tubuh manusia tersusun dari materi yang sama dengan bintang-bintang di alam semesta. Kita adalah bagian dari alam, namun juga mampu melampaui alam lewat kebudayaan. Dalam kebudayaan, manusia mengolah budi dan menata perilakunya agar sejalan dengan nilai-nilai keindahan, kebaikan, dan keluhuran. Namun, dalam kenyataan sehari-hari, kebudayaan sering kali dikerdilkan hanya sebagai alat politik atau ekonomi.
Salah satu bagian paling kritis dari pidato ini adalah pembahasan Karlina tentang bagaimana kebudayaan dijadikan alat kekuasaan sejak masa kolonial. Ia menyinggung tentang "Politik Balas Budi" Belanda yang bertujuan mendidik masyarakat jajahan agar "beradab", namun dalam kerangka yang tetap melayani kepentingan penjajahan. Bahkan ketika kebudayaan diposisikan sebagai bagian dari proses pencerahan atau modernisasi, ia tetap rentan disusupi oleh motif kontrol dan dominasi.
Kini, di zaman pascakolonial, kekuasaan tidak selalu datang dalam bentuk penjajahan fisik. Dalam banyak kasus, dominasi datang melalui pasar dan logika ekonomi. Karlina menyoroti bagaimana "nalar korporasi" telah merasuki kebudayaan. Segala sesuatu diukur berdasarkan nilai guna, keuntungan, dan kinerja. Pasar menjadi ukuran utama, bahkan dalam urusan pendidikan, kesenian, dan kebijakan budaya.
Pertanyaannya: bagaimana kebudayaan bisa berkembang jika seluruh ekspresi, praktik, dan nilai-nilainya hanya dinilai dari sejauh mana ia bisa dijual atau ditonton? Inilah bentuk kegagapan paling nyata: ketika budaya disanjung di panggung, tapi dibungkam di hutan. Ketika tradisi dikutip dalam pidato, tapi dilanggar dalam kebijakan.
Namun, Karlina tidak serta-merta menolak pasar. Ia menyadari bahwa pasar juga penting bagi keberlangsungan hidup seniman dan pekerja budaya. Masalahnya bukan pada keberadaan pasar itu sendiri, tetapi pada dominasi nalar ekonomi atas semua aspek kehidupan. Ketika budaya tunduk sepenuhnya pada logika pasar, maka ia kehilangan fungsi utamanya: sebagai ruang refleksi, kritik, dan pembentukan nalar etis dalam masyarakat.
Pidato
ini menyentil dengan halus tetapi tajam: apakah yang kita sebut "kebudayaan
Indonesia" sungguh-sungguh lahir dari proses pembudayaan, atau hanya konstruksi
dari segelintir elite yang menentukan mana nilai yang layak ditampilkan dan
mana yang disingkirkan? Kemerdekaan ternyata tidak serta-merta membebaskan
kebudayaan dari cengkeraman politik dan ekonomi.
Karlina
juga menyentuh bagaimana kebijakan kebudayaan sering kali gagal menangkap
esensi budaya. Nilai-nilai budaya diperlakukan sebagai aturan yang harus
dipatuhi demi stabilitas politik, bukan sebagai cahaya yang bisa memandu kita
berpikir dan bertindak dengan lebih manusiawi. Ketika kebijakan kebudayaan
lebih peduli pada kepatuhan ketimbang kreativitas, kita tidak sedang membangun
budaya—kita sedang menjinakkan manusia.
Maka,
kegagapan kita bukan hanya karena kebudayaan berada dalam krisis, tetapi karena
kita sendiri belum selesai memahami apa itu kebudayaan. Kita gagal melihat
kebudayaan sebagai proses terus-menerus untuk memahami, mengolah, dan
memperjuangkan kemanusiaan. Kita hanya melihat budaya sebagai warisan, bukan
sebagai perjuangan.
Di
akhir pidatonya, Karlina tidak menawarkan solusi praktis, tetapi ia membuka
ruang renung. Bahwa kebudayaan adalah proses yang belum selesai, peta yang
masih banyak kawasannya belum terjelajahi. Justru dari pengakuan atas kegagapan
itu, kita bisa memulai ulang—bukan dengan program-program besar yang penuh
jargon, tetapi dengan mendengar, belajar, dan merawat.
Kita perlu mendengar kisah-kisah kecil, seperti jeritan kepala adat Dayak Bahau di Mahakam, atau nyanyian Bujang Tan Domang dari Riau, dan nyayian Oh.. Tano Batak dari Sumatera—yang saat ini, masyarakat adatnya berkonflik dengan PT Toba Pulp Lestari (TPL). Kita perlu memberi ruang bagi budaya yang tumbuh dari tanah, bukan hanya dari panggung. Kita perlu memikirkan kembali pendidikan, seni, teknologi, dan politik dengan menempatkan kebudayaan sebagai dasar, bukan pelengkap.
Karlina
Supelli telah mengingatkan kita bahwa kebudayaan adalah cara manusia melampaui
dirinya sebagai makhluk biologis. Ia adalah daya transendensi yang membuat kita
bukan sekadar hidup, tetapi berarti. Dan ketika kebudayaan menjadi alat
kekuasaan atau komoditas semata, maka kita telah kehilangan arah.
Penutup
Pidato "Kebudayaan dan Kegagapan Kita" bukan hanya penting dibaca oleh para
akademisi atau seniman, tetapi juga oleh para pembuat kebijakan, pengusaha,
guru, dan masyarakat umum. Di tengah dunia yang semakin cepat dan dangkal,
pidato ini mengajak kita berhenti sejenak—mendengarkan, merenungkan, dan
bertanya: apakah kita sungguh sedang membangun kebudayaan, atau hanya sibuk
memamerkan bayangannya?
Tonton
juga selekapnya di Youtube: Pidato kebudayaan Karlina Supelli berjudul "Kebudayaan dan Kegagapan Kita"

Comments
Post a Comment