Ketika Undang-Undang Tak Lagi Berpihak pada Rakyat

 

Oleh: Hanter Oriko Siregar

H OS LAW FIRM, Pengacara Hukum – Jakarta, Indonesia

Sejatinya, hukum hadir untuk menjamin keadilan, kesejahteraan, dan ketenteraman masyarakat. Undang-Undang dirancang sebagai wujud nyata perlindungan negara terhadap hak-hak rakyatnya tanpa pandang bulu, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28A–28J UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur hak asasi manusia secara menyeluruh.

Namun, realitas kerap tak sejalan dengan cita-cita hukum tersebut. Kita menyaksikan semakin banyak produk legislasi yang lahir bukan dari aspirasi rakyat, melainkan dari kompromi politik dan kepentingan segelintir elite penguasa. Legislasi bukan lagi alat untuk memperjuangkan keadilan sosial, melainkan instrumen untuk melanggengkan kekuasaan.

Fenomena ini dapat dilihat dari proses pembuatan Undang-Undang yang cenderung tertutup dan minim partisipasi publik. Banyak kebijakan strategis lahir tanpa keterlibatan rakyat sebagai pemilik sah kedaulatan. Akibatnya, lahirlah Undang-Undang yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila, khususnya keadilan sosial dan kerakyatan.

Lebih menyedihkan lagi, praktik korupsi justru tumbuh subur di tengah upaya pemberantasan yang gencar dilakukan. Korupsi bukan hanya terjadi pada pengelolaan anggaran, tetapi juga dalam proses legislasi itu sendiri. Proses jual beli Pasal, pengaruh kelompok kepentingan (interest group), hingga praktik uang pelicin dalam perekrutan pejabat publik mencerminkan bahwa politik telah mencemari nalar hukum yang seharusnya murni dan berpihak pada rakyat.

Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem hukum kita belum sepenuhnya merdeka dari intervensi politik. Hukum masih tajam ke bawah, tumpul ke atas. Padahal, semestinya hukum menjadi alat kontrol kekuasaan, bukan alat kekuasaan itu sendiri.

Pancasila sebagai dasar negara sejatinya menawarkan nilai-nilai yang sangat relevan: Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Jika nilai-nilai ini benar-benar dijadikan acuan dalam penyusunan regulasi, maka kesejahteraan rakyat bukanlah angan-angan belaka. Tetapi, selama hukum masih dikendalikan oleh mereka yang lebih mementingkan kekuasaan ketimbang keadilan, maka rakyat akan terus berada dalam posisi yang dirugikan.

Kita tidak bisa berharap banyak pada kekuasaan yang menutup telinga terhadap kritik rakyat. Namun kita bisa memperkuat suara rakyat untuk mendesak perubahan. Dorongan dari masyarakat sipil, akademisi, media, dan organisasi keagamaan sangat penting untuk mengawal proses legislasi agar tetap berada di jalur konstitusional.

Sudah saatnya kita mendorong reformasi legislasi yang lebih transparan, partisipatif, dan berkeadilan. Rakyat harus diberi ruang dalam perumusan kebijakan. Produk hukum harus diuji tidak hanya secara yuridis, tetapi juga secara etis dan sosial: apakah ia memihak kepada rakyat, atau hanya memperkuat dominasi elite?

Kita tidak boleh lelah untuk terus menyuarakan pentingnya keberpihakan hukum pada keadilan sosial. Negara ini berdiri bukan untuk kepentingan segelintir orang, melainkan untuk seluruh rakyat Indonesia.

 

Location: Indonesia

Comments

Post a Comment

Postingan Populer

Cinta yang Tersembunyi dalam Singkong Rebus

Image
" Makanlah apa yang ada di meja. Jangan mencari apa yang tidak ada. Nikmati dan syukuri. Karena kebahagiaan tidak ditentukan oleh apa yang kita makan ." Malam terhampar sunyi. Aku duduk di teras rumah, memandang jalan yang lengang, sesekali menengadah ke langit yang seakan menyimpan ribuan cerita. Dalam diam, aku menyusuri lorong waktu—kembali pada awal mula hidupku, saat aku masih bersemayam di dalam kandungan ibu. Sembilan bulan lamanya aku hidup dari darah dan dagingnya. Dalam diam, aku adalah beban yang bisa saja mengancam nyawanya. Rasa sakit yang tak terperi harus ia tanggung hingga aku lahir ke dunia. Penderitaan demi penderitaan ia lalui tanpa keluh. Bahkan setelah aku lahir, ketergantunganku tak pernah benar-benar usai. Sejak dalam kandungan, tumbuh, hingga hari ini—aku masih hidup dari kasih dan pengorbanannya. Waktu terus berjalan. Detik menjadi menit, menit menjelma jam, lalu hari dan tahun saling mengejar. Namun satu hal yang tak pernah berubah: perjuangan ...
Read more

Era AI dan Pergeseran Nilai Kerja Manusia

Image
Sejarah perkembangan ekonomi menunjukkan bahwa setiap kemajuan teknologi sering “mengubur” alat lama. Mesin baru menggantikan alat sebelumnya, seperti mobil menggantikan kuda atau komputer menggantikan pekerjaan manual. Setiap perubahan besar ini biasanya menimbulkan ketakutan bahwa manusia tidak lagi dibutuhkan. Namun kenyataannya, ekonomi tidak runtuh. Pekerjaan tidak hilang sepenuhnya, tetapi berubah bentuk. Saat ini, dunia kembali menghadapi perubahan besar dengan hadirnya kecerdasan buatan (AI). Perubahan ini bahkan bisa lebih besar daripada munculnya internet. Banyak pekerjaan yang selama ini bergantung pada penggunaan komputer dan keyboard—seperti menulis, mengolah data, atau membuat kode—mulai bisa dilakukan oleh AI dengan lebih cepat dan murah. Perusahaan kini dapat “menangkap” pengetahuan karyawan dan mengubahnya menjadi sistem digital yang tidak lelah dan tidak membutuhkan gaji tambahan. Bagi pekerja yang nilai utamanya hanya pada kemampuan teknis seperti mengetik, men...
Read more

Papua dan Ketakutan Negara terhadap Kebenaran

Image
JAKARTA, H OS LAW FIRM - Viralnya film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita seharusnya tidak dilihat sekadar sebagai fenomena hiburan atau kontroversi media sosial. Film ini menjadi penting justru karena membuka sesuatu yang selama bertahun-tahun berusaha meliput oleh negara dan elit kekuasaan: Papua masih diperlakukan sebagai eksploitasi wilayah, bukan wilayah yang menghormati martabat manusianya. Yang paling menarik bukan hanya isi filmnya, melainkan reaksi terhadapnya. Pemutaran yang dibubarkan, diskusi tentang manfaat, dan narasi soal tanah adat secara langsung dianggap sensitif. Dari situ muncul satu pertanyaan yang sangat telanjang: kalau memang tidak ada masalah serius di Papua, mengapa sebuah film dokumenter harus ditakuti? Di titik inilah negara terlihat rapuh. Bukan rapuh karena ancaman separatisme, rapuh karena tidak siap menghadapi kritik moral terhadap cara Papua diperlakukan selama ini. Kita harus berani mengatakan sesuatu yang selama ini terlalu ser...
Read more